Muchamad Supriyadi
Kepada:
Anggota PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
Pesan:
* disampaikan saat Orasi politik di depan DEPKES 17 Juni 2009
Indonesia kebablasan telah mendahului negara-negara lain membuka pasar bebas dalam segala persoalan, sedangkan negara-negara yang mengusulkan saja tidak sebenar-benarnya melakukan. salah satunya ditandai dengan kesepakatan penandatanganan Mutual Recognition Agreement ( MRA ) di 10 negara ASEAN salah satu bidang kesepakatanya adalah bidang Keperawatan.. Semenjak Orde Baru Berkuasa, Indonesia kembali mundur ke tahun-tahun pra kemerdekaan, dimana seluruh kekayaan alam dan sumber daya manusianya di eksploitasi, di jarah demi kepentingan akumulasi Asing, terutama Modal Internasional. Dengan memanfaatkan watak pengecut dari seluruh kekuatan Politik Elit Indonesia, Modal Internasional berhasil memasukan agenda-agenda jahat mereka, yang semenjak jaman kolonial tidak berubah secara prinsip, hanya metodenya saja yang berubah.
Agenda jahat mereka yang pertama adalah mengusai kekayaan alam kita dan industri vital serta pelayanan-pelayanan strategis yang mengutungkan bagi mereka, antara lain pertambangan, kehutanan, kelautan, perbankan, telekomunikasi, farmasi, transportasi medis, Rumah sakit (Bidang Kesehatan ) dan kini Tenaga Perawat., Nasib Keperawatan dan tenaga handal PERAWAT Indonesia kini akan terancam sebagaimana hutan-hutan kita yang dibabat hingga gundul tak tersisa oleh para cukong, sebagaimana tambang-tambang kita yang dikeruk oleh bangsa asing hingga menjadi jurang. Perawat Indonesia akan dipaksa kehilangan pekerjaan dan segera digusur oleh tenaga asing, kebijakan pemerintah yang telah buru-buru membuka keran globalisasi masuk ke Indonesia namun pemerintah tidak pernah mempersiapkan Sumber Dayanya dengan baik, hal ini akan memicu keresahan dikalangan profesi perawat. Mengapa? Karena perawat hingga kini belum mendapatkan suatu perlindungan Hukum yang kuat dalam segala aspek tindakannya, perawat hingga kini masih dipandang sebagai profesi yang termaginalkan dengan berbagai perspektif warisan "ala kolonial".selain alasan tersebut perawat Indonesia hingga kini masih eksis dan konsent dalam mempertahankan rasa nasionalismenya dalam wujud Bhaktinya kepada Pertiwi dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini telah terjadi sebelum Negara ini merdeka dan hingga kini kemerdekaan Perawat terenggut kembali..!!
Perawat Indonesia pada dasarnya telah dijebak pada satu titik nafsu syahwat "Liberalisasi Kapitalistik" yang digiring dalam ranah perdagangan tenaga kerja murahan dan tidak dianggap bukan sebagai tenaga profesi. perawat akan dibiarkan menjadi sasaran Empuk tenaga-tenaga asing, sedangkan tenaga perawat dalam negeri akan terpinggirkan, pengakuan rendah dan gaji tidak memadai, akibatnya ancaman pengangguran terpelajar sudah didepan mata. ( Release Prof.Achir yani S.Hamid 8 Juni 2009 )
Memang hal ini sebenarnya menjadi agenda lama para pelaku bisnis, Dalam sejarah Perkembangan masyarakat kapitalisme telah melahirkan penjajahan, Kenapa? Karena dia membutuhkan pasar hasil usahanya, perizinan dan tenaga kerja murah dalam usahanya. tenaga murah dalam artian sesungguhnya adalah ditindas dan dihisap sampai tidak berdaya sama sekali. Tapi dalam pandangan kaum kapitalis penjajahan adalah bentuk perkembangan dan gerak maju dari kapitalisme. Sekarang mereka menyebut itu dengan globalisasi atau neoliberalisme atau pasar bebas atau yang sesungguhnya adalah perkembangan dari bentuk penjajahan bentuk baru dan mulai Sekarang kita tidak perlu repot mengartikan neoliberalisme / pasar bebas / globalisasi cukup kita menyebut mereka kaum penjajah yang mencari keuntungan pribadi dan golongan diatas kaum yang lemah.Oleh karena itu penjajahan diatas muka bumi harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan..perawat menjadi objek politik dan objek penjajahan profesi.
Dan anehnya DPR dan pemerintah seolah menutup mata, menulikan telinganya tentang hal ini, atau karena DPR yang sebentar lagi berakhir masa bhaktinya 2004-2009 memang berpura-pura melakukan pembiaran dan cenderung menjadikan menjadikan issue tenaga kerja khususnya perawat menjadi barang dagangan politik untuk memperpanjang jabatan mereka 2009-2014 ?? Kemudian pemerintah melalui kepanjangan tangan menteri kesehatan yang bercokol di departemen kesehatan pun melakukan hal yang sama, Menkes tidak serius memberikan Pressure positif kepada DPR sehingga percepataan pengesahan RUU keperawatan dapat rampung sebelum mereka reses.kini kedua-duanya ( DPR dan pemerintah ) sama saja setali tiga uang membiarkan rakyat Indonesia terjajah oleh arus globalisasi yang sengaja mereka ciptakan demi ambisi kekuasaan dan popularitas. Apa buktinya? Aksi tgl 8 juni 2009 di DPR beberapa waktu lalu tak mendapat sambutan hangat dari para wakil rakyat yang kini berubah menjadi representasi partai politik.sungguh naïf..!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar